Anggota DPRD Medan: Kolam Retensi Tidak Cukup Atasi Banjir

Posted on

Masalah Banjir di Kota Medan: Tidak Hanya Akibat Curah Hujan

PasarModern.com, MEDAN

Masalah banjir yang sering terjadi di Kota Medan tidak hanya disebabkan oleh curah hujan yang tinggi dan sistem drainase yang buruk. Ternyata, salah satu penyebab utamanya adalah maraknya pembangunan tambahan yang berdiri hingga ke pinggir jalan atau bahkan menjorok ke saluran sungai. Hal ini menimbulkan kekhawatiran yang cukup besar, terutama bagi masyarakat setempat.

Ketua Fraksi PAN–Perindo DPRD Kota Medan, Bahrumsyah, menyampaikan bahwa fenomena ini sudah sangat mengkhawatirkan dan membutuhkan tindakan cepat dari Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Cipta Karya dan Tata Ruang (PKPCKTR) atau Dinas Perkim Kota Medan. Menurutnya, saat ini hampir semua ruko di Kota Medan menambah bangunan hingga ke pinggir jalan. Dampaknya jelas, yaitu berkurangnya daya resap air ke tanah. Ini harus menjadi prioritas Dinas Perkim untuk ditertibkan, khususnya di garis sepadan jalan.

Kondisi di Sekitar Sungai Deli

Menurut Bahrumsyah, kondisi serupa juga terjadi di sepanjang garis sepadan sungai, terutama Sungai Deli dan daerah aliran lainnya. Banyak bangunan yang berdiri di atas jalan speksi atau bahkan sampai ke bibir sungai. Padahal, garis sepadan sungai dan jalan speksi memiliki fungsi penting untuk mempermudah perbaikan tanggul jika ada kerusakan. Namun, sekarang fungsinya telah berubah menjadi bangunan-bangunan milik masyarakat maupun industri.

Bahrumsyah menyebutkan bahwa sepanjang Sungai Deli sudah banyak yang melanggar roilen sungai. Ada bangunan yang sudah sampai ke pinggir sungai dan mengurangi serapan air. Hal ini semakin memperparah masalah banjir yang terjadi di kota ini.

Penertiban Harus Dilakukan Secara Terukur

Bahrumsyah menegaskan bahwa Dinas Perkim harus segera memberikan rekomendasi resmi kepada Satpol PP Kota Medan untuk melakukan penertiban secara terukur dan tidak sporadis. Ia menilai, jangan hanya menunggu laporan masyarakat. Harus ada kerja terukur dan sistematis. Dinas Perkim harus memberikan rekomendasi ke Satpol PP, membentuk tim terpadu, dan membersihkan bangunan yang berdiri di atas drainase dan parit kota.

Ia juga menilai langkah pembangunan sumur serapan atau kolam retensi di beberapa titik belum memberikan dampak signifikan terhadap pengurangan banjir. Contohnya, Kolam Retensi Martubung yang menghabiskan anggaran Rp 4,6 miliar. Menurutnya, sumur serapan dan kolam retensi bersifat parsial dengan dampak yang kecil dan terbatas. Bahkan di Martubung, meskipun sudah dibuat retensi, banjir tetap terjadi. Begitu juga di sekitar USU, tiap hujan deras tetap tergenang. Artinya, pendekatan ini belum efektif.

Solusi yang Lebih Efektif

Menurut Bahrumsyah, langkah yang lebih mendesak adalah pembebasan bangunan di atas saluran air, bukan lagi sekadar proyek-proyek retensi yang memakan biaya besar. Ia menegaskan bahwa bukan fokus pada membuat kolam retensi baru seperti di Siombak. Yang penting adalah menciptakan jalur drainase baru dan membebaskan yang tersumbat. Itu baru langkah nyata.

Keluhan Warga

Beberapa warga yang diwawancarai Tribun Medan menyampaikan keluhannya terhadap kondisi banjir yang terus berulang di berbagai titik di Medan. Suryani (46), warga Medan Labuhan, menyampaikan bahwa setiap hujan deras, air langsung naik ke rumah. Di Martubung dan sekitaran Amplas itu sudah seperti langganan. Ia merasa kesal karena pemerintah hanya ngomong soal kolam retensi, tapi banjir tetap terjadi.

Rudi (38), warga sekitar Kampus USU, juga menyampaikan hal senada. Menurutnya, di depan kampus itu tiap hujan pasti banjir. Meski proyek drainase sering dikerjakan, percuma kalau bangunan di atas parit dibiarkan. Proyek UMKM USU juga di depannya banjir, sampai sekarang tak siap-siap dikerjakan Dinas Perkimcikataru.

Kesimpulan

Bahrumsyah menilai, keluhan warga ini memperkuat pandangan bahwa solusi banjir di Medan tidak cukup dengan proyek fisik semata, tetapi harus dimulai dari penertiban tata ruang dan pengembalian fungsi sungai serta jalan speksi sebagaimana mestinya. Ia menegaskan bahwa jika pemerintah tidak berani menertibkan bangunan di garis sepadan, banjir di Medan bakal menjadi tradisi tahunan.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *