Segera Putuskan: Apakah Palangka Raya atau Kobar Akan Menjadi Tuan Rumah Porprov?

PALANGKA RAYA, .CO

– penetapan tuan rumah untuk Porprov Kalimantan Tengah edisi ke-13 pada tahun 2026 masih jadi topik pembicaraan. Dua wilayah sudah menyatakan minatnya menjadi tuan rumah acara olahraga bergensi ini, yaitu Kabupaten Kotawaringin Barat (Kobar) serta Kota Palangkaraya.

Kembalinya wacana bahwa Kabupaten Kotawaringin Barat akan menjadi tuan rumah Porprov tahun 2026 semakin kuat setelah Gubernur Kalimantan Tengah H Agustiar Sabran baru-baru ini melakukan kunjungan langsung ke beberapa infrastruktur olahraga di Pangkalan Bun. Akan tetapi, Kota Palangkaraya pun sudah mengajukan minatnya untuk memegang peranan tersebut.

Kota yang menjadi ibu kota Provinsi Kalimantan Tengah dan dikenal dengan sebutan “Kota Cantik” ini dipandang unggul berkat kemampuan fasilitasnya, sarana penunjang infrastrukturnya, serta tingkat aksesbilitasnya.

Merespon perkara tersebut, analis olahraga bernama Hatir Sata Tarigan menyebutkan adanya laporan yang menduga penyelenggaraan Porprov XIII mungkin bakal berlangsung di Palangka Raya. Walaupun begitu, dia memperkuat urgensi agar KONI Kalimantan Tengah secepatnya membuat keputusan final.

“Bila masih belum ditentukan, diharapkan KONI provinsi cepat mengumumkan siapa tuan rumah Porprov 2026 supaya seluruh wilayah dapat mulai persiapan sedari dini,” ungkap Hatir, pada hari Senin (7/4).

Menurut dia, walaupun Kobar kurang memadai dari segi sarana dan prasarana, namun dedikasi wilayah tersebut pantas untuk diberikan apresiasi. Dikenal sudah mulai mempersiapkan diri selama lima tahun terakhir, ini membuktikan seriusnya mereka menjadi penyelenggara. Meski demikian, Hatir mengakui bahwa ketika berbicara tentang struktur jalan atau bangunan umum, Palangkaraya lebih maju.

“Menyinggung tentang fasilitas, Palangka Raya memang lebih unggul, namun komitment Kobar juga tak boleh diabaikan,” katanya.

Selanjutnya, Hatir menggarisbawahi bahwa penyelenggaraan PorProv tidak hanya sebagai kegiatan berkala, melainkan menjadi kesempatan penting untuk memilih atlet-atlet berbakat yang akan bertarung di Pekan Olahraga Nasional (PON) mendatang.

“Gagal pada PON sebelumnya perlu dievaluasi. Melalui PorProv, kita harus mulai menetapkan sasaran prestasi. Pelatihan atlet harus lebih terstruktur dan direncanakan,” tandasnya.

Pada waktu yang sama, anggota dewan mewakili Komisi III DPRD Kalimantan Tengah yang mengurus urusan pemuda dan olahraga juga ikut memberikan catatan tentang perdebatan terkait tuan rumah PORPROV kali ini. Menurut Ketua Komisi III DPRD Kalimantan Tengah H Sugiyarto, sesuai dengan keputusan yang dibuat pada edisi sebelumnya di kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim), seharusnya kabupaten Kobar telah ditunjuk menjadi tuan rumah untuk acara Porprov XIII.

“Kobar telah ditetapkan sebagai tuan rumah ketika PorProv di Kotim pada tahun lalu. Maka dari itu, hal tersebut harus diterapkan,” ujarnya, Senin (7/4).

Sugiyarto juga menggarisbawahi betapa krusialnya dukungan dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah guna mempercepat pengembangan dan pembenahan sarana olahraga di Kabupaten Kotawaringin Barat. Ini dilihat sebagai bagian dari tugas provinsi untuk mensupport aktivitas olahraga berlevel regional.

“Seharusnya tahun ini pemerintah provinsi telah memulai dukungan dengan cara mengembangkan arena, fasilitas umum, serta peralatan penunjang lainnya. Sebagai suatu acara yang diadakan oleh provinsi, dana untuk hal tersebut mestinya dialokasikan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) provinsi, didampingi juga oleh APBD kota atau kabupaten terkait,” katanya.

Selanjutnya, dia menyebutkan beberapa tindakan krusial yang perlu diambil dengan cepat. Termasuk dalam daftar tersebut adalah penunjukkan tempat untuk penyelenggaraan porprov, persiapan infrastruktur, pemilihan jenis olahraga yang akan dipertandingkan, serta pembicaraan tentang mekanisme pendanaan bersama antara pemerintahan propinsi dan kabupaten/kota.

“Penentuan lokasi harus dilakukan dengan cepat, pembenahan infrastruktur yang belum memadai harus dimulai tahun ini, serta cabang olahraga apa saja yang akan dipertandingkan perlu ditetapkan lebih dini supaya KONI kabupaten/kota dapat merencanakan persiapan mereka. Yang paling utama adalah masalah anggaran harus didiskusikan dari awal sehingga bisa disisipkan ke dalam revisi anggaran,” ungkapnya.

Sugiyarton pula mengomentari kondisi politik serta sistem birokrasi sekarang, di mana jumlah pemimpin wilayah yang baru saja dilantik masih cukup besar. Kondisi tersebut diyakini memengaruhi proses pembuatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), terutama dalam konteks program penghematan fiskal yang diberlakukan.

“Sebab ada banyak pejabat daerah yang baru saja dilantik, jelas bahwa tahapan pembentukan Anggaran masih belum menyesuaikan dengan agenda tersebut. Karenanya, lokasi untuk implementasinya pun perlu ditelaah dengan cermat. Jika Palangkaraya sudah memiliki fasilitas infrastrukturnya cukup memadai, maka hal ini dapat dijadikan pertimbangan utama. Akan tetapi, semua opsi sebaiknya didiskusikan dan didefinisikan dalam forum publik,” katanya.

Dia berharap perseteruan tentang penetapan tuan rumah untuk Pekan Olahraga Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2026 cepat diselesaikan oleh KONI Kalimantan Tengah bersama dengan pemerintah daerah setempat. Hal ini penting agar Kalimantan Tengah bisa merencanakan penyelenggaraannya dengan baik dan mencetak atlet-atlet berkualitas yang nantinya akan membanggakan nama Bumi Tambun Bungai di tingkat nasional. (ovi/ala/kpg)